Pajak: Sumber Penghasilan Negara bagi Pembangunan

Loading
loading..

Pajak: Sumber Penghasilan Negara bagi Pembangunan

Solita Sarwono dan Santo Koesoebjono*)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan/ penghasilan penting suatu negara. Pajak juga menunjukkan kesediaan rakyat untuk membantu pemerintah membangun negara. Di banyak negara berkembang sistem pungutan pajak tidak berjalan seperti yang dihendaki oleh Kementerian Keuangan atau yang direcanakan oleh pemerintah sebagai sumber pembangunan negara. Kadang-kadang ada juga negara maju yang tidak menjalankan sistem pajak dengan baik.

Contoh yang cukup menggemparkan dunia akhir-akhir ini adalah Yunani yang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Rakyat Yunani banyak sekali yang tidak membayar pajak, sekalipun penghasilan negara itu tadinya berlimpah berkat suksesnya pariwisata mereka. Padahal Yunani adalah satu dari 28 negara anggota Uni Eropa.

Sekarang, penduduk Yunani yang paling menderita adalah golongan lansia karena uang pensiun mereka yang tidak seberapa itu dipotong. Padahal jumlah lansia di Yunani banyak, bahkan proporsi orang tua berusia seabad atau lebih, paling tinggi se Eropa (rata-rata diantara setiap 1 juta penduduk Yunani terdapat 350 warga berusia 100 tahun atau lebih menurut catatan BPS Negeri Belanda 2015).

Di Negeri Belanda, misalnya, gaji/upah setiap orang langsung dipotong untuk membayar pajak dan jaminan sosial. Pajak minimal 36% bagi mereka yang belum mencapai usia pensiun dan persentase ini naik sesuai dengan tingkat/skala besarnya penghasilan. Upah minimal per bulan 1.500 euro (sebelum kena pajak). Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari suatu pekerjaan, uang pensiun atau jaminan sosial (bagi pengangguran atau orang yang cacat) harus membayar pajak. Denda bagi pelanggaran pembayaran pajak sangat tinggi, termasuk hukum penjara.

Pemerintah Indonesia mempunyaisistem pajak sejak awal kemerdekaan. Sistem itu beberapa kali diperbaiki agar dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pajak adalah kontribusi penduduk yang sangat penting bagi keuangan negara. Dewasa ini potensi jumlah tenaga kerja Indonesia berusia produktif (antara 15- 65 tahun) adalah 173,5 juta orang. Tidak semua orang bekerja di sektor formal. Banyak yang mendapat penghasilan dari pekerjaan/usaha informal. Dalam sistem pajak setiap orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan tetap maupun tidak tetap (serabutan) harus membayar pajak.

Pertanyaannya, apakah sistem perpajakan Indonesia benarbenar telah mencakup semua orang yang bekerja pekerjaan/profesi? Yang sudah tercakup adalah mereka yang bekerja di sektor formal, baik sebagai pegawai negeri maupun karyawan swasta. Itupun masih banyak yang luput dari wajib pajak, karena penghasilannya terlalu rendah, kurangnya kesadaran untuk membayar pajak (karena sistem dan prosedur pembayaran pajak kurang disosialisasikan) atau karena memang sengaja tidak mau membayar pajak sepenuhnya.

Sistem pembayaran jasa dengan uang kontan membuka peluang bagi pemalsuan pelaporan penghasilan seseorang. Tidak ada kontrol terhadap jumlah pemasukan uang yang sebenarnya. Di negara-negara maju transaksi pembayaran dilakukan melalui bank, kartu kredit, kartu pin atau uang kontan yang dicatat dengan komputer (misalnya melalui kassa di tokotoko), sehingga setiap penerimaan pembayaran barang atau jasa dapat ditelusuri dan dicek kebenarannya. Biaya pemeriksaan/pengobatan oleh dokter atau perawatan di rumah sakit pun dilakukan lewat bank oleh perusahaan asuransi kesehatan (contoh di Negeri Belanda). Meski sistem perpajakan di Negeri Belanda telah sangat teratur dan diterapkan dengan baik, masih saja ada orang yang mencoba mencari peluang untuk menghindari pajak, terutama di bidang pemberian jasa.

Sebenarnya, jika disimak lebih mendalam, penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal. Buruh tani, buruh bangunan, pedagang di pasar, kaki lima atau pedagang keliling, pemilik warung, pengendara ojek, tukang becak, pedagang asongan, supir taxi/angkot/bis, calo jualbeli kendaraan, penjaga toko, pembantu rumahtangga dan lainlain. Mereka semua mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap. Jumlahnya banyak sekali, tersebar di kota maupun di desa di seluruh Nusantara. Bahkan cukup banyak yang pendapatannya di atas UMR. Banyak di antara mereka yang memiliki dua atau tiga macam pekerjaan tidak tetap, sehingga tidak tahu persis berapa penghasilan mereka per bulannya. Apakah mereka membayar pajak? Tidak. Pegawai negeri maupun swasta di sektor formal pun sering mempunyai pekerjaan sambilan yang non-permanen sehingga tidak dilaporkan ke kantor pajak. Tentu saja dengan kondisi seperti ini Indonesia kehilangan peluang besar untuk meningkatkan penghasilan negara melalui pajak penghasilan perorangan. Setelah mengecap kemerdekaan selama 70 tahun, Indonesia perlu memiliki sistem perpajakan yang mampu menjaring semua penduduk (asli maupun asing) yang mempunyai penghasilan, agar setiap orang memberi kontribusi kepada pemerintah melalui pembayaran pajak, sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing.

Bangsa Indonesia sangat kreatif. Hendaknya janganlah kreativitas itu hanya digunakan untuk membuat produk-produk tiruan atau untuk menghindari pajak. Gunakanlah kreativitas itu untuk menciptakan sistem perpajakan yang mencakup semua bidang/jenis pekerjaan, termasuk sektor informal. Ciptakan juga sistem pajak bagi perusahaan nasional dan multi-nasional sedemikian rupa agar uang pajak itu dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Selain itu tingkatkan kesungguhan dan kejujuran petugas pajak untuk mengumpulkan, memeriksa, mengontrol dan mengelola pungutan pajak dari rakyat bagi kepentingan bangsa. Kita tidak ingin bangsa Indonesia mengalami masalah seperti Yunani, bukan?

*) Solita Sarwono adalah psikolog, sosiolog, ahli kesehatan masyarakat.
Santo Koesoebjono adalah ekonom dan demograf. Keduanya bermukim di Negeri Belanda

Published in Suara Pembaruan, 13 Agustus 2015

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background