Kumpul

Loading
loading..

Mangan ora mangan kumpul?

(This is a Javanese proverb indicating the pleasure/importance of being together. Consumption is not essential.)

Solita Sarwono*) dan Santo Koesoebjono**)

“Mangan ora mangan kumpul” (makan atau tidak makan berkumpul bersama) adalah pepatah bahasa Jawa yang menekankan kenyamanan dalam kebersamaan, yaitu berkumpul bersama keluarga, kerabat maupun teman, baik disertai jamuan makan-minum, maupun tanpa hidangan. Dengan perkembangan kependudukan di Indonesia masa kini apakah ‘kebersamaan’ tersebut masih sama maknanya? Silakan simak tinjauan berikut.

Indonesia telah melaksanakan program keluarga berencana secara nasional sejak 1967 yang berhasil menurunkan tingkat kesuburan/fertilitas dari rata-rata 5 anak per wanita (tahun 1970) menjadi dua anak di tahun 2010. Tingkat kesuburan ini akan terus menurun sampai kurang dari 2 anak per wanita di tahun-tahun mendatang. Meski demikian jumlah total penduduk Indonesia terus meningkat. Yang tadinya 119 juta (1971) menjadi 238 juta di tahun 2010, dua kali lipat dalam kurun waktu 40 tahun. Penduduk Indonesia baru akan mulai menurun setelah pertengahan abad 21, yaitu jika jumlah penduduk mencapai 293 juta pada tahun 2050 (proyeksi PBB-2010).

Paradoks ini merupakan dampak dari besarnya jumlah wanita usia subur yang dilahirkan pada masa sebelum KB. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Perkembangan penduduk dunia menunjukkan gambaran yang serupa. Laju pertumbuhan penduduk dunia terus menurun sejak tahun 1960-an namun jumlah penduduk dunia makin lama makin banyak. Orang masih harus lama menunggu untuk mengalami penurunan jumlah penduduk.

Peningkatan kepadatan penduduk

Dampak yang paling menyolok dari pertambahan penduduk adalah peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini terlihat dan terasa sekali di pulau Jawa yang dihuni oleh 58 % penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk pulau Jawa (tidak termasuk Jakarta) rata-rata di atas 900 orang per km persegi pada tahun 2010 (kepadatan penduduk Jakarta bahkan mencapai 14.500/km2). Kepadatan penduduk pulau-pulau di luar Jawa bervariasi antara kurang dari 10 orang (di Papua) dan 600 orang per km2 (di Bali dan NTB).

Selain di Jawa peningkatan kepadatan penduduk juga sangat terasa di Bali. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,15 % (Sensus penduduk 2010) dan meningkatnya arus pendatang dari luar Bali, Pulau Dewata itu makin lama makin padat. Apalagi kota Denpasar yang kepadatan penduduknya telah mencapai 4.400 orang/km2. Orang makin sulit mencari lahan untuk membangun rumah, terlebih lagi karena makin banyak lahan yang dijadikan hotel dan tempat rekreasi wisatawan atau disewakan/dijual kepada pendatang dan wisatawan Sawah-sawah pun diubah fungsinya menjadi tempat pemukiman. Jalan-jalan di Bali makin macet, dipenuhi oleh mobil dan sepeda motor yang meningkatkan polusi udara.

Penyediaan pangan

Pertambahan penduduk menuntut penambahan sarana pemukiman dan penyediaan pangan. Perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi pemukiman tidak saja terjadi di Bali. Di Jawa dan di pulau-pulau lainnya lahan pertanian makin berkurang karena digunakan untuk membangun perumahan atau prasarana perindustrian/perdagangan. Dengan kecenderungan ini tidaklah mengherankan apabila pada jaman Orde Baru Indonesia mampu menyediakan cukup bahan pangan (beras) bagi rakyatnya sehingga pada tahun 1985 Presiden Suharto diberi penghargaan (award) oleh Lembaga PBB FAO, namun kebanggaan ini hilang sejak tahun 1998 ketika Indonesia digolongkan sebagai negara pengimpor beras terbesar sedunia (Laporan BULOG di konferensi FAO tahun 2004).

Dengan jumlah penduduk yang setiap hari terus bertambah dan lahan pertanian yang makin lama makin menyusut, apakah Indonesia akan dapat berhenti mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya? Sulit.

Perpindahan penduduk

Masalah lain yang timbul adalah peningkatan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk berpindah tempat tinggal untuk mencari nafkah/makan, peluang pekerjaan yang lebih baik dan mencari tempat pendidikan/ sekolah untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Mobilitas penduduk meningkat, baik dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, antar pulau (terutama ke pulau Jawa), maupun perpindahan penduduk ke manca negara. Tentunya orang ingin pindah ke kawasan yang menyediakan peluang dan sarana yang lebih baik. Tidaklah heran jika penduduk Indonesia banyak yang pindah ke pulau Jawa yang menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik, lebih lengkap dan lebih modern daripada di luar Jawa. Apalagi Jakarta, yang merupakan pusat segala kegiatan ekonomi (nasional dan internasional), pusat pendidikan, pemerintahan dan entertainment, serta pusat peredaran uang. Dengan adanya kenyamanan serta berbagai kemudahan di Jawa, khususnya Jakarta, wajar saja jika para pendatang (migran) kemudian menjadi penghuni tetap di pulau Jawa. Anak-anak muda yang pindah ke Jawa untuk sekolah/kuliah pun kemudian menikah dengan warga setempat dan tidak kembali ke kota/desa asalnya.

Arus migrasi terus mengalir ke arah kota2 besar. Urbanisasi seperti itu terjadi di seluruh dunia. Kini lebih dari 50 % dari penduduk dunia bermukim di daerah perkotaan; di Afrika dan Asia antara 50 dan 60 % penduduknya tinggal di kota sedangkan di Eropa, Amerika Utara dan Selatan proporsinya lebih dari 70 %. Di Indonesia pada tahun 1990 baru sepertiga dari penduduknya tinggal di daerah perkotaan sedangkan sensus penduduk 2010 menunjuk bahwa hampir 50 % penduduk Indonesia bermukim di perkotaan. Proporsi ini akan terus meningkat dan mencapai lebih dari 60 % pada tahun 2025 menurut proyeksi PBB tahun 2011. Riset risen menunjukan bahwa seperlima dari penduduk perkotaan se Indonesia tinggal di Jakarta metropolitan. Meskipun cukup banyak perempuan desa yang pindah ke kota untuk bekerja, urbanisasi yang terus menerus akan ‘menguras’ penduduk laki-laki dari perdesaan, meninggalkan ibu-ibu, anak-anak dan lansia di desa-desa. Pada tahun 2010 jumlah lansia di Indonesia (yang berumur 60 tahun ke atas) sudah mencapai 18 juta dan sebagian besar tinggal di daerah perdesaan.

Apakah arus migrasi hanya berasal dari perdesaan menuju ke perkotaan? Peningkatan kepadatan penduduk di perkotaan dan sulitnya mencari makan dan pekerjaan dapat memicu arus balik perindahan penduduk dari perkotaan ke perdesaan. Ada yang pindah tempat tinggalnya ke luar kota namun tetap bekerja di kota (commuters). Ada juga yang pindah ke desa setelah pensiun/berhenti bekerja.

Kepadatan penduduk di Jawa juga dapat mendorong warganya justru meninggalkan pulau Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Misalnya di Waingapu, ibu kota Sumba Timur, terdapat banyak pedangan kaki lima yang berderetan di sepanjang jalan pusat pertokoan. Salah seorang pedagang pindah ke Sumba bersama anak dan istrinya karena mereka gagal mendapat pekerjaan di Jawa Tengah dan Jakarta. Di Waingapu itu setiap pagi sang isteri berjualan jamu yang sangat disukai penduduk setempat sedangkan sore harinya suami-isteri berjualan gorengan di kaki lima. Dengan bangga pedagang itu bercerita bahwa pinjamannya untuk biaya kepindahan keluarga itu dengan kapal dari Jawa ke Sumba sudah berhasil dilunasinya dalam setengah tahun. Mereka akan pulang mudik berlebaran ke daerah Solo dengan pesawat terbang.

Dengan alasan mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, terjadi migrasi ke luar negeri yang terdiri dari tenaga kerja dengan ketrampilan dan profesi yang berbeda-beda. Menurut International Organization for Migration (2010) jumlah migran asal Indonesia yang tercatat secara resmi di tahun 2006 adalah 2,7 juta (2,8 % dari tenaga kerja Indonesia), 59 % diantaranya adalah perempuan. Para migran itu mengirimkan uang ke tanah air sebesar 6,6 milyar dollar Amerika di tahun 2009 (27 % dari neraca pembayaran). Sekalipun penghasilan para migran (TKI dan TKW) itu sangat menguntungkan keluarga dan negara, namun perlakuan tidak adil dan penggunaan kekerasan terhadap migran dari Indonesia, terutama TKW, sangatlah memprihatinkan. Pemerintah Indonesia perlu membuat peraturan dan melakukan tindakan tegas untuk melindungi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Keresahan sosial

Warga kota besar terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dari tingkat ekonomi dan sosial yang berlainan. Seperti ibu kota negara-negara berkembang lainnya, Jakarta lebih berorientasi internasional dalam segala bidang serta dihuni oleh kelompok elite, para pemimpin negara dan pimpinan perusahaan (multi)nasional yang hidupnya jauh dari kehidupan rakyat jelata.

Kepadatan penduduk memaksa warga kota hidup berdekatan, bahkan berdesak-desakan. Daerah kumuh tanpa air bersih, listrik dan sarana sanitasi yang mencukupi, tumbuh dan berkembang didekat perumahan elit menimbulkan pemandangan yang kontras. Mobil-mobil mewah berhenti karena kemacetan lalulintas. Di sebelahnya berderet bis kota yang penuh sesak dengan penumpang yang berkeringat karena panasnya udara di dalam bis tanpa alat pendingin. Kondisi serupa ini mudah sekali memicu kecemburuan sosial. Konfrontasi dengan gaya hidup serba mewah menimbulkan keresahan di kalangan kelompok masyarakat yang sehari-harinya harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Rasa ketidak adilan mudah memicu konflik antar kelompok. Selain itu kepadatan penduduk di perkotaan mengurangi peluang untuk memperoleh pekerjaan. Para migran harus bersaing dengan penduduk asli untuk mencari pekerjaan. Banyak orang yang terpaksa menerima pekerjaan di bawah tingkat pendidikannya. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dan ketidak puasan.

Jika dikaitkan kembali dengan pertanyaan di depan : apakah kebersamaan akan tetap disertai kenyamanan, maka jawabnya : belum tentu. Kepadatan penduduk menciptakan ‘kebersamaan’ yang terpaksa (rumah berdempet-dempet, rumah dihuni banyak orang, pasar/toko penuh, jalanan penuh dan macet, dsb) sehingga tidak nyaman. Orang jarang berkumpul secara suka rela, apalagi di perkotaan. Lalu, persediaan pangan makin berkurang sehingga makin sulit menyediakan hidangan makanan bersama. Kenyamanan dalam pepatah ‘mangan ora mangan kumpul’ lama-lama hanya akan bisa dinikmati oleh segelintir saja dari warga Jawa/Indonesia.

Peran penyusun kebijakan

Umumnya motivasi penduduk untuk pindah ke tempat/pulau lain adalah untuk mencari makan, peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Mobilitas penduduk menuju ke daerah perkotaan serta peningkatan kepadatan di pulau Jawa dengan konsentrasi terbesar di ibu kota Jakarta menuntut kebijakan penyebaran penduduk ke kawasan/pulau-pulau yang berpenduduk sedikit. Kebijakan untuk penyebaran investasi ke kawasan-kawasan yang berpenduduk sedikit adalah salah satu opsi yang dapat memicu perpindahan tenaga kerja ke tempat investasi baru itu dan mengurangi keinginan tenaga kerja trampil untuk hengkang ke luar negeri.

Para pemimpin di daerah perlu belajar bagaimana mengatasi dampak dari peningkatan pendatang. Perilaku (positif maupun negatif) penduduk kota-kota besar mudah ditiru oleh warga desa. Pendatang dari kota dapat dianggap “merusak” cara hidup dan budaya di desa, sebaliknya mereka pun dapat menjadi pembawa modernisasi bagi kehidupan dan dinamika kebudayaan desa.Kelompok pendatang seharusnya tidak hanya dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian tradisi dan budaya lokal. Pendatang dapat berperan sebagai agen perubahan (change agents) yang dapat memperkenalkan gaya hidup dan pandangan baru. Oleh karenanya perkembangan penduduk harus mendapat perhatian dari mereka yang mengambil keputusan pada tingkat atas sampai di tingkat bawah (pak lurah). Tokoh masyarakat setempat dapat mengarahkan perilaku para pendatang agar memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan di desa.

 

*)   Konsultan, ahli kesehatan masyarakat, sosiolog dan psikolog, bermukim di Negeri Belanda.

**) Konsultan, ahli kependudukan dan ekonom, bermukim di Negeri Belanda.

 

Published in Suara Pembaruan, 15 September 2012.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background