Dilema pemerintah Eropa

Loading
loading..

Dilema pemerintah Eropa

Solta Sarwono*)

Konflik bersenjata di Timur Tengah dan Afrika telah berlangsung bertahun-tahun. Ratusan-ribu orang dari segala usia telah menjadi korban, termasuk relawan dan tenaga kesehatan dari manca negara yang datang untuk menolong yang terluka. Jutaan orang mengungsi ke negara-negara yang dianggap aman, meski menghadapi resiko menemui ajal di perjalanan.

Lapar, haus, panas terik, dingin membeku, lelah karena berjalan kaki berhari-hari dan kesakitan tanpa obat, tidak ada air untuk membersihkan diri, apalagi mencuci pakaian. Itu semua dialami oleh pengungsi. Penderitaan perempuan lebih berat. Ada yang hamil, bersalin di perjalanan atau di tenda pengungsian, di samping menjadi korban kekerasan yang dilakukan sesama pengungsi atau oleh penyelundup/trafficker.

Kawasan yang paling dekat dengan daerah-daerah yang bergejolak itu adalah daratan Eropa. Setiap hari berduyun-duyun pengungsi, tua-muda, laki-laki dan perempuan dari berbagai bangsa berjalan kaki melewati daerah perbatasan dengan Eropa, seperti Turki, Hongaria dan Macedonia. Ribuan yang lain nekad naik kapal menyeberangi Laut Tengah dari Afrika ke Yunani, Italia dan Spanyol. Lebih dari 1000 orang terkubur di dasar Laut Tengah karena jatuh dari kapal atau kapalnya terbalik. Mereka yang berhasil mencapai Eropa semuanya berada dalam kondisi fisik dan mental yang menyedihkan : ketakutan dan trauma karena  kekerasan yang mereka alami atau saksikan di negara asalnya.

Rasa kemanusiaan versus tekanan ekonomi, konflik sosial-budaya dan agama 

Berita peperangan dan kekerasan oleh Taliban, ISIS, Boko Haram, bajak-laut Somalia dan perang antar suku di Afrika tersebar ke seluruh dunia melalui media massa. Gambaran  kekejian/kekerasan yang menteror penduduk, foto-foto kota yang hancur terkena bom, serta kondisi tempat-tempat penampungan pengungsi yang penuh sesak dan menyedihkan, menggugah rasa iba. Bangsa Eropa yang mengutamakan HAM cepat  mengulurkan tangan membantu rakyat yang terpaksa mengungsi menyelamatkan nyawa dengan meninggalkan rumah serta semua hak miliknya. Negara-negara Eropa selatan kewalahan menampung pengungsi yang menyeberangi Laut Tengah. Ratusan relawan menyediakan tempat penginapan, makanan dan sanitasi bagi pengungsi, serta meneruskan mereka ke Jerman, Belanda, Belgia dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Uni Eropa dan negara-negara yang menampung pengungsi mengeluarkan dana ratusan ribu euro untuk menyediakan tempat yang layak huni, makanan, sandang dan berbagai kegiatan bagi pengungsi, termasuk memberi pelajaran bahasa.

Guna merealisasi idealisme kemanusiaan, penduduk Eropa harus berkorban. Pajak yang mereka bayar kepada pemerintah (di Belanda minimal 35% dari pendapatan/uang pensiun individu), sebagiannya terpaksa digunakan untuk membiayai kebutuhan pengungsi, termasuk untuk tunjangan sebesar 1500 euro bruto (22,5 juta rupiah) per keluarga setiap bulan (itu UMR di Belanda). Tunjangan itu diberikan kepada pengungsi yang sudah mendapat izin tinggal dan telah mampu berbahasa Belanda. Padahal ekonomi Eropa belum pulih kembali setelah terpuruk beberapa tahun yang lalu. Ekonomi Yunani ambruk. Di Belanda banyak pabrik, perusahaan dan toko yang ditutup, menyebabkan puluhan ribu karyawannya di-PHK. Ditambah dengan persaingan dengan tenaga kerja dari Eropa Timur dan pekerja imigran illegal yang digaji murah. Batas usia pensiun dinaikkan dari 65 ke 67 tahun. Penduduk harus lebih lama bekerja, tetapi uang pensiun justru dikurangi. Menurunnya kondisi ekonomi rakyat terlihat dari bertambahnya penduduk Belanda yang menerima bantuan dari food banks yang tersebar di seluruh Belanda. Food banks menerima sumbangan bahan pangan dari super market dan toko-toko roti untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada penduduk yang tidak mampu.

Beban penduduk Belanda meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia yang berusia panjang namun memerlukan perawatan dan pengobatan. Biaya pengobatan dan perawatan penduduk Belanda (mulai bayi sampai lansia diatas 100 tahun) rata-rata 5600 euro (Rp. 84 juta) per orang per tahun (mencakup pengobatan flu sampai kanker dan penyediaan perawatan lansia). Biaya ini dibayar secara gotong-royong oleh setiap penduduk berusia 18 tahun ke atas dengan sistem asuransi kesehatan dan jaminan sosial secara subsidi-silang. Tentu saja dengan bertambahnya jumlah pengungsi, beban penduduk ini makin besar sebab para pengungsi tidak ikut dalam kegiatan ekonomi. Sejak tahun 2012 sudah lebih dari satu juta pengungsi masuk ke Eropa, bukan hanya korban perang saja melainkan juga imigran yang ingin memperbaiki hidup/ekonominya. Perlu diingat bahwa jumlah total penduduk di Belgia hanya 11 juta, Belanda 17 juta, Perancis 66 juta dan Jerman 80 juta.

Pemerintah Eropa juga harus menyediakan rumah bagi para pencari suaka yang telah beberapa tahun memiliki izin tinggal di Eropa. Tetapi proses pembangunan tempat pemukiman tidak dapat dilakukan secepat pertambahan imigran karena harus mengikuti banyak aturan/persyaratan lingkungan/ekologi. Demi keadilan dan niat baik memenuhi hak azasi  imigran, pemerintah memberikan prioritas kepada imigran untuk memperoleh rumah, sementara penduduk Belanda yang mencari rumah (karena pindah atau baru menikah) terpaksa menunggu bertahun-tahun sebelum mendapat giliran untuk membeli rumah. Dengan uang tunjangan dari pemerintah, banyak para imigran yang membeli televisi layar lebar dan mobil bagus-bagus, melebihi kemewahan gaya hidup penduduk setempat.

Perlakuan istimewa terhadap imigran dan pengungsi itu menimbulkan rasa tidak senang pada diri penduduk Eropa yang telah menerima imigran sejak lebih dari seabad yang lalu. Banyak imigran datang ke Eropa seusai Perang Dunia Kedua. Mereka berupaya sebaik mungkin untuk berintegrasi dengan bahasa dan budaya Eropa, hidup rukun bahkan menikah dengan penduduk asli, sampai sekarang. Tetapi perangai kelompok pengungsi yang datang belakangan ini sangat berbeda. Sejak kedatangan mereka sering terjadi pelecehan seksual bahkan perkosaan di Jerman dan Belanda serta terorisme di Perancis dan Belgia yang dilakukan oleh kelompok Muslim radikal. Anak-anak muda melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat umum, membunuh dan melukai ratusan orang. Kekerasan dan pembunuhan tersebut dilakukan terhadap penduduk yang dianggap berperilaku dan berpakaian ‘tidak Islami’.

Rakyat Eropa merasa tidak nyaman tinggal di negara/rumahnya sendiri. Keamanan publik terancam. Timbul rasa takut kepada orang asing (xenophobia) terutama kepada orang yang berpenampilan Muslim. Orang tahu bahwa tidak semua Muslim itu teroris atau pemerkosa. Tetapi orang sulit membedakan mana yang tidak jahat, karena kelompok radikal menggunakan juga perempuan dan anak-anak (yang menyelundup ke Eropa bersama-sama rombongan pengungsi) untuk melakukan bunuh diri dengan bom. Guna menjaga keamanan, kegiatan pertahanan keamanan dilipat-gandakan, yang memakan biaya sangat besar.

Sekalipun keresahan rakyat Eropa terus meningkat, pemerintah Uni Eropa tetap ingin mempertahankan komitmen mereka, menolong para pengungsi dari Suriah dan Afrika Utara demi rasa kemanusiaan. Pemerintah Uni Eropa menghadapi dilema berat, karena kekerasan dan peperangan terus berlanjut dan pengungsi akan mati jika tidak diselamatkan, sedangkan ekonomi Eropa belum stabil (sehingga Inggris ingin mundur dari Uni Eropa) dan keresahan penduduk meningkat. Beberapa negara sudah menutup pintu bagi pengungsi, yang lain masih menerima mereka. Uni Eropa pusing mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengungsi ini.

*) Penulis psikolog, sosiolog dan spesialis gender, bermukim di Negeri Belanda

Published in Suara Pembaruan, 4 juni 2016

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background