Perempuan Sajakah yang Harus Diberdayakan?

Loading
loading..

Perempuan Sajakah yang Harus Diberdayakan?

Solita Sarwono*)

Pada setiap peringatan Hari Kartini perhatian masyarakat Indonesia tertuju kepada perempuan, terutama kepada kelemahannya dan kekurangadilan perlakuan terhadap kaum perempuan. Memang masih terlihat ketimpangan posisi gender di Indonesia dalam hal pencapaian hak individu, yaitu hak untuk belajar, bekerja, mendapat upah/gaji di samping hak untuk berbicara dan membuat keputusan dalam keluarga serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

Kaum laki-laki memperoleh hak yang lebih besar daripada kaum perempuan karena tatanan sosial budaya masyarakat kita yang patriarkhat serta kurangnya pengetahuan kaum perempuan tentang hakhak mereka. Sejak kecil perempuan dicekoki dengan kewajiban mereka, baik dari segi agama maupun tradisi budaya, tetapi jarang sekali diberitahu tentang hak mereka, padahal di samping kewajiban, individu juga memiliki hak.

Sebenarnya posisi perempuan Indonesia di abad ke 21 ini sudah lumayan maju. Anak perempuan boleh bersekolah setinggi mungkin (jika orangtuanya mampu menyekolahkannya), dapat bekerja di semua tingkat (sampai menjadi CEO, Rektor, Menteri dan Presiden) dan di segala bidang profesi, termasuk menjadi tentara dan polisi. Kebebasan berkarir dan bergerak di luar rumah ini jauh lebih baik dibandingkan dengan warga perempuan di negaranegara Islam di Timur Tengah dan Afrika. Bahkan perempuan Jepang pun lebih terbatas kesempatan berkarirnya dan lebih berat tanggung-jawabnya di dalam keluarga, sekalipun tingkat pendidikan mereka rata-rata lebih tinggi dari perempuan Indonesia.

Tulisan-tulisan dan penelitian tentang partisipasi perempuan Jepang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja 63%, tetapi yang menduduki posisi pemimpin/manager h a n y a l ah 10%. Bahkan di sektor swasta hanya ada 6,2% bos perempuan dan perempuan di posisi pimpinan paling top hanya 1%. Sebagai perbandingan, perempuan yang menduduki jabatan pimpinan top di Tiongkok ada 9% sedangkan di Singapura 15%. Anggota parlemen Jepang hanya 9% perempuan. Sekitar 70% perempuan pekerja di Jepang berhenti bekerja begitu mereka melahirkan. Sebagian dari mereka kembali bekerja lagi 10 tahun kemudian, atau bekerja secara paruh-waktu. Pengasuhan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, karena ayah jarang berada di rumah. Orang Jepang biasa bekerja sampai malam hari. Selain tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak serta melayani suami, perempuan Jepang pun bertugas merawat mertua (bukan orangtuanya sendiri) yang sudah mulai lemah. Banyak perempuan yang terpaksa berhenti bekerja dan pindah kota untuk merawat ibu/ayah mertua yang tidak dapat lagi hidup mandiri. Sebaliknya, tidak sedikit istri keluarga Jepang yang cukup mampu, yang menolak bekerja karena ingin menikmati tugas dan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Hal-hal inilah yang menghambat persamaan kedudukan gender di Jepang, sehingga PM Abe menargetkan proporsi perempuan di tingkat pimpinan menjadi 30%.

Peran dan Tugas

Dalam kehidupan manusia dewasa, peran dan tugas/tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah: keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional yang patriarkhat, urusan pembinaan keluarga dan pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada perempuan. Bahkan orang menganggap mengurus anak, suami, dan orangtua itu merupakan kodrat perempuan. Demikian juga dalam hal menggalang kontak sosial dengan keluarga besar, tetangga maupun anggota masyarakat luas. Perempuanlah yang dianggap lebih luwes untuk bergaul dan lebih banyak punya waktu. Tugas laki-laki adalah bekerja mencari nafkah, menghidupi dan melindungi keluarga. Sebetulnya sejak zaman dahulu kala pun perempuan (ibu, istri, anak) ikut membantu bekerja mencari nafkah, tet api biasanya pekerjaan mereka itu tidak dibayar karena hanya  mendukung pekerjaan suami/ayah.

Pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi mendesak perempuan untuk aktif dalam mendari nafkah. Apalagi tingkat pendidikan perempuan Indonesia makin baik, berkat perjuangan RA Kartini, Dewi Sartika dan ibu-ibu lain yang membuka jalan bagi pendidikan anak perempuan. Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi dan politik pun lebih baik dari perempuan Jepang. Hanya saja kualitas para ibu yang menjadi wakil rakyat perlu ditingkatkan. Seiring dengan meningkatnya pendidikan perempuan, meningkat pula kemandiriannya dalam membuat keputusan bagi hidupnya sendiri serta punya uang sendiri.

Perempuan karier terpaksa banyak berada di luar rumah, mengurangi perhatiannya untuk bertugas sebagai ibu dan istri. Oleh karenanya perceraian makin sering terjadi pada pasangan yang keduanya bekerja, sehingga jumlah ibu tunggal meningkat. Meskipun para ibu tunggal (bercerai atau suaminya meninggal) tidak menikah lagi, kebanyakan mereka mampu membesarkan anak sampai menjadi orang yang dapat berdiri sendiri.

Guna menghindari kesulitan dalam melaksanakan peran gandanya sebagai istri, ibu dan pekerja, makin banyak perempuan yang berpendidikan tinggi yang memilih tidak menikah, atau tetap hidup lajang karena tidak menemukan pasangan yang serasi dalam pandangan dan tingkat pendidikannya. Perempuan Jepang generasi muda, misalnya, lebih suka tidak menikah dan menjadi perempuan karir.

Jika dikaji pemanfaatan waktu dalam menjalankan peran ganda gender (dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat) tampak bahwa perempuan diberi tugas yang menyita banyak waktu: mengurus keluarga dan rumah tangga (berbelanja, memasak, membersihkan rumah, memandikan anak, membantu anak belajar, membawa anak ke dokter), serta membina hubungan sosial melalui arisan, pengajian, menghadiri acara pernikahan dan membantu persiapannya, mengunjungi sanak saudara dan teman-teman. Perempuan Bali menyiapkan perlengkapan sembahyang sehari-hari dan pada upacara-upacara tertentu. Pekerjaan itu sangat menyita waktu.

Selain itu, perempuan pekerja harus mempunyai waktu untuk pergi ke tempat kerjanya, termasuk dinas ke luar kota. Dengan padatnya kegiatan perempuan di dalam maupun di luar rumah, hanya sedikit waktu yang dapat dinikmatinya untuk beristirahat maupun melakukan hal-hal yang disukainya. Jika keluarga itu memiliki pembantu rumah tangga dan pengasuh anak (yang biasanya juga perempuan), tetap saja nyonya rumah bertanggung jawab untuk memberi tugas serta mengevaluasi hasil kerja pembantu dan pengasuh itu.

Para suami umumnya bekerja delapan jam, ditambah dua jam di perjalanan. Suami mempunyai lebih banyak waktu untuk bersantai, istirahat dan berolahraga. Di rumah semua telah disiapkan oleh istrinya bersama pembantu. Jika ada sesuatu yang kurang memuaskan, jarang ada yang menyadari berapa banyak waktu dan tenaga yang telah dipakai oleh istrinya untuk menciptakan suasana rumah yang menyenangkan.

Kebudayaan kita mengajarkan perempuan memanjakan laki-laki (ayah, suami, anak laki-laki), membuatnya merasa nyaman. Tidaklah mengherankan jika laki-laki menjadi tergantung kepada perempuan. Laki-laki yang kehilangan istri dan harus membesarkan anak, biasanya menikah lagi dan menyerahkan tugas asuhan anak kepada istri barunya. Juga laki-laki yang mendapat tugas belajar di luar negeri tidak dapat melakukan studinya dengan baik karena kesulitan mengurus diri sendiri tanpa bantuan istri atau ibunya. Oleh sebab itu laki-laki Indonesia perlu diberdayakan untuk mengerjakan ketiga fungsi gender itu supaya dapat hidup mandiri, dan untuk mengurangi beban kerja istri di rumah maupun dalam menggalang kontak sosial. Jangan sampai perempuan Indonesia menjadi seperti perempuan Jepang yang enggan menikah.

*) Penulis adalah psikolog, sosiolog, spesialis gender,
bermukim di Negeri Belanda

Published in Suara Pembaruan, 21 April 2015

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background