Kartini abad ke 21

Loading
loading..

Kartini abad ke 21   

Solita Sarwono*)

Ibu kita Kartini, putri sejati …….

Itulah lagu yang dikumandangkan pada setiap tanggal 21 April oleh anak-anak sekolah diseluruh pelosok negara kita, yang berpakaian adat (termasuk anak laki-lakinya). Lagu yang sama dinyanyikan juga oleh kelompok-kelompok ibu-ibu yang memperingati hari kelahiran R.A. Kartini yang dilahirkan 135 tahun lalu (1879). Namun sampai sejauh manakah pemahaman masyarakat tentang makna perjuangan Kartini bagi perempuan Jawa/Indonesia? Apakah hanya sekedar mendandani anak-anak berpakaian adat, lengkap dengan sanggul tempel yang kadang-kadang lebih besar dari kepala si pemakai, dan make up tebal yang membuat wajah mereka tidak kelihatan lagi seperti anak-anak? Apakah murid sekolah lanjutan dan mahasiswa paham tentang apa yang diimpikan oleh Kartini? Apakah para perempuan karir serta ibu-ibu rumahtangga telah merasa puas dengan apa yang telah mereka capai sampai saat ini?

Peran ganda

Perempuan (dan laki-laki) di dunia mempunyai tugas dan peran ganda dalam menjalani hidupnya. Multi tasking itu berbeda-beda pembagiannya dan proporsinya, tergantung dari tingkat perkembangan sosial-ekonomi serta norma budaya dan agama masing-masing kelompok masyarakat. Secara garis besar, peran perempuan dan laki-laki dapat digolongkan kedalam tiga ranah, yaitu ranah keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Meski proporsinya berlainan, ada kecenderungan universal yang menugaskan perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan seputar pembinaan keluarga (asah, asih dan asuh) dan urusan yang menyangkut hubungan dengan orang banyak (kegiatan sosial, menjaga kerukunan dengan tetangga, teman dan keluarga besar, dsb). Tugas laki-laki terpusat pada kegiatan mencari nafkah. Bahkan dalam menjalin hubungan sosial pun biasanya laki-laki mengkaitkannya dengan urusan pekerjaannya, bukan semata-mata menjalin pertemanan dan kerukunan.

Perkembangan jaman telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk lebih banyak berperan dalam ranah pekerjaan, baik karena paksaan/tekanan ekonomi maupun karena peningkatan pendidikan kaum perempuan dan dorongan kelompok feminis untuk menuntut persamaan hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tuntutan persamaan hak untuk mengikuti pendidikan bagi perempuan Indonesia, diperlihatkan dengan jelas oleh Raden Ajeng Kartini lebih dari seabad yakg lalu, meski akhirnya dia terpaksa mengalah, mengikuti tuntutan sosial budaya Jawa dan kembali kepada tugas utama perempuan yaitu menjadi istri dan ibu. Ironisnya, dia dijadikan istri ke 4 dan tidak sempat merasakan membesarkan anak karena maut menjemputnya pada usia 25 tahun, beberapa hari setelah putranya lahir.

Dibandingkan dengan era Kartini, perempuan Indonesia kini telah mencapai banyak kemajuan. Tahun 2009 persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta aksara 10,32 % (karena sudah ada wajib belajar) sedangkan di kelompok perempuan usia 45 tahun keatas, seperempatnya masih tidak bisa membaca (Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2009). Data BPS menunjukkan pula bahwa ketimpangan gender dalam bidang pendidikan masih sangat besar. Laki-laki usia 15 tahun keatas hanya 4,35 % yang buta aksara, sedangkan yang usia 45 tahun ke atas 10,35 % tidak bisa baca-tulis. Rendahnya pendidikan membuat perempuan lebih miskin dari laki-laki. Banyak perempuan terpaksa menerima pekerjaan yang menggunakan tenaga, bukan pikiran/otak/ kepandaian. Makin tinggi pendidikan, makin besar peluang untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih besar.

Perempuan Indonesia yang beruntung dapat mengecap pendidikan tinggi, sampai ke luar negeri, telah banyak yang menunjukkan prestasi yang baik dalam berbagai bidang. Kita punya perempuan-perempuan yang menjadi pengusaha sukses, pilot, dokter, Doktor, Profesor, Rektor, Menteri. Presiden perempuan pun kita pernah punya, mendahului Amerika Serikat. Peran perempuan dalam memajukan bangsa Indonesia tidak dapat disangkal.  Bahkan salah satu hal yang mungkin tidak pernah diimpikan oleh R.A. Kartini, yaitu perempuan Indonesia ikut aktif dalam bidang politik, sekarang telah menjadi kenyataan.

Perempuan dan politik

Demi perbaikan nasib perempuan, berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu dan memberdayakan kaum ibu. Disadari bahwa diperlukan dukungan politik yang kuat untuk memajukan perempuan di masyarakat Indonesia yang paternalistik ini. Untuk itu diupayakan memasukkan perempuan kedalam lembaga-lembaga legislatif yang membuat keputusan dan menyusun kebijakan pemerintah. Dibuatlah kuota untuk caleg perempuan sebesar 30 %. Namun kuota itu tidak tercapai. Pada kabinet periode 2004-2009 hanya ada 11,8 % anggota DPR-RI yang perempuan. Pada periode berikutnya persentase ini naik menjadi 18 % (101 perempuan dari 560 anggota DPR).

Pemberdayaan perempuan dalam politik ini memicu banyak perempuan untuk ‘mengadu nasib’, ikut seleksi caleg partai. Para artis dan ‘selebritis’ yang tidak punya pengalaman bekerja di masyarakat pun ikut maju. Bahkan pada pemilu kali ini foto-foto seronok para caleg perempuan disebarluaskan melalui internet sebagai alat kampanye banyak partai. Ibu Kartini tentu akan menangis jika melihat bagaimana kaumnya ‘menjual’ kecantikan wajah dan tubuhnya untuk memperoleh pekerjaan yang sebetulnya membutuhkan kemampuan otak.

Pertanyaan: apakah kehadiran banyak perempuan di DPR menjamin didukungnya kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan? Belum tentu. Tidak sedikit ibu-ibu yang duduk di DPR(D) selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah bersuara atau menyumbangkan pikiran apalagi berdebat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang menyangkut perempuan. Mereka tidak berani berbicara karena biasa hidup dikalangan yang didominasi laki-laki, atau karena kurang pe-de. Sebaliknya, cukup banyak laki-laki yang membela kepentingan perempuan. Jadi jumlah/kuantitas saja belum cukup. Perlu kualitas/mutu yang baik.

Lalu, mengapa kuota untuk anggota perempuan tidak terpenuhi? Cukup banyak sarjana perempuan yang peduli nasib perempuan yang termaginalisasi dan yang mampu membela kaumnya. Tetapi mengapa mereka tidak diajukan/terpilih? Beberapa tokoh perempuan pernah diajukan hanya sebagai vote getters, penarik suara. Sesudah partainya terpilih, mereka mengundurkan diri, digantikan oleh caleg yang mutunya lebih rendah.

Jadi, mengapa para perempuan berpotensi itu tidak mau duduk di DPR sekalipun digaji besar? Mungkin mereka apatis dan pesimis untuk dapat mengadakan perubahan dan perbaikan dalam pemerintahan, melihat pengalaman selama ini dan mengingat banyaknya masalah yang dihadapi. Mungkin mereka kuatir suara mereka tidak akan didengar rekan-rekan yang mayoritasnya laki-laki. Mungkin juga mereka tidak mau ikut terlibat dalam praktek korupsi yang membuat stress, apalagi kalau harus bekerja sama dengan para ‘selebritis’ sexy yang tidak berbobot. Atau mungkin mereka lebih suka tetap menjalankan profesi masing-masing yang lebih jelas aturannya dan lebih ‘aman’.

Ibu Kartini mengorbankan cita-citanya karena tekanan tradisi. Kartini-Kartini di era 110 tahun setelah Ibu Kartini wafat telah memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk berkembang dan membantu memajukan kaumnya. Semoga perempuan Indonesia mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan di bidang politik, sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam bidang-bidang lainnya.  Dan mudah-mudahan kaum laki-laki bersedia memberi peluang kepada perempuan untuk maju serta tidak menganggap mereka sebagai saingan yang mengancam kedudukannya. Marilah kita tiru dan teruskan semangat juang Ibu Kartini, bukan hanya meniru berkain-kebaya saja.

 

*) psikolog, sosiolog, ahli kesehatan masyarakat dan gender, bermukim di Negeri Belanda.

Published in Suara Pembaruan, 23 April 2014

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background